Bahwa ia Terdakwa ZULKANAIN alias ADE Nahkoda Kapal Penakap Ikan KMN USAHA KARYA 01 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 18.17 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019, bertempat di sekitar perairan antara Pulau Panjang dan Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat tepatnya pada Titik Kordinat 02⁰ 58’ 137” S - 132⁰ 11’ 233” E sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengaja sengaja berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

--------  Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) / Surat Izin Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang akan berlayar setelah kapal tersebut memenuhi persyaratan kelaiklautan, laik kapal dan laik simpan serta kewajiban lainnya, SPB berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran. Yang mana SPB wajib dimiliki sebelum kapal berlayar karena untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal.  Syahbandar sendiri adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

• Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menahkodai Kapal Perikanan KMN USAHA KARYA 01 dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Fakfak menuju perairan Pulau Panjang atau area penangkapan ikan (fishing ground) tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar / Surat Izin Berlayar adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengancam keselamatan awak kapal dan keamanan pelayaran.